Latar Belakang Dinas

KEPALA DINAS BINA MARGA & PENGAIRAN KAB. KAMPAR INDRA POMI .N, ST., M.Si

KEPALA DINAS BINA MARGA &  PENGAIRAN    KABUPATEN KAMPAR                                                          INDRA POMI .N, ST., M.Si

Dalam rangka pelaksanaan UU No 32 Th 2004 sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 08 Th. 2005 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah N0. 41 Th. 2007 tentang organisasi perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk, mengatur dan menata kembali susunan organisasi tata kerja perangkat Daerah Kabupaten Kampar dan dengan dasar hukumnya yaitu Perda Kabupaten Kampar No. 06 Th. 2008 tentang susunan organisasi tata kerja perangkat Daerah Kabupaten Kampar yang memutuskan terbentuknya Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar yang merupakan unsur pelaksa Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar.

Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Pekerjaan Umum, Kebina Margaan dan Pengairan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan operasional pembangunan, pengelolaan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, jembatan, sumber daya air dan pengairan.
  2. Melaksanakan penyusunan program kegiatan operasional pembangunan, pengelolaan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, jembatan, sumber daya air dan pengairan.
  3. Melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan pelatihan terhadap masyarakat dalam bidang jalan, jembatan, sumberdaya air dan pengairan
  4. Pengelolaan rekomendasi teknis pengamanan dan pemanfaatan jalan, jembatan, sumber daya air dan pengairan.
  5. Pembinaan, penyuluhan dan pelatihan jasa dan konstruksi terhadap masyarakat jasa konstruksi dalam usaha meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penyedia jasa dalam bidang jalan, jembatan, sumber daya air dan pengairan.
  6. Melaksakan penanggulangan, pengendalian dan pengamanan terhadap bencana alam, banjir, tanah longsor, dan erosi.
  7. Pengelolahan administrasi umum meliputi ketatausahaan dinas, kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan, perencanaan, organisasi dan ketatalaksanaan dinas.
  8. Melaksaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
  9. Pengelolaan UPT Dinas.